Saat seorang karyawan pindah ke perusahaan yang baru, maka BPJS Ketenagakerjaannya juga harus dipindah. Cara mutasi BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan lama ke perusahaan baru harus diketahui agar cepat selesai.
Pada artikel ini akan dijelaskan cara melakukan mutasinya sampai selesai. Jadi untuk menyelesaikan mutasinya, maka ada tahapan kompleks yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini harus diketahui setiap karyawan yang pindah.
Selain itu, akan dijelaskan pula beberapa informasi lain seperti waktu pengaktifan BPJS Ketenagakerjaan hingga aturannya. Jika penasaran dengan semua poin penjelasan tersebut, maka simak detail berikut ini:
Proses Mutasi BPJS Ketenagakerjaan ke Perusahaan Baru
Cara mutasi BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan lama ke perusahaan baru akan dipaparkan pada bagian ini sampai selesai. Jadi bukan hanya daftar singkat, namun juga penjelasan tambahannya agar mudah dipahami.
Sebenarnya proses mutasi tidak dapat diselesaikan hanya 1 pihak saja. Jadi harus semua pihak mulai dari perusahaan lama, karyawan, hingga perusahaan baru akan saling berkaitan dengan proses yang sedang berjalan.
Untuk tahapan mutasinya sendiri terdiri dari tiga jenis. Agar proses pemahamannya lebih maksimal, maka pada bagian ini akan dijelaskan satu per satu sampai selesai. Lihat penjelasan berikut ini untuk mengetahui detailnya:
1. Karyawan Mengurus Kepesertaan di Perusahaan Lama
Proses pertama ini akan terjadi antara perusahaan lama dengan pihak karyawan. Jadi sebelum mengajukan mutasi ke BPJS Ketenagakerjaan, pastikan dulu bahwa kepesertaannya sudah dinonaktifkan oleh perusahaan lama.
Jika masih belum dinonaktifkan, tanyakan apa penyebab utamanya. Salah satu penyebab yang sering terjadi adalah masih ada tunggakan yang wajib dibayar. Apabila tunggakan adalah masalah utamanya, maka minta perusahaan lama menyelesaikannya tanpa ada yang tersisa.
Kawal prosesnya sampai benar tunggakan selesai dan kepesertaan dinonaktifkan. Jika perusahaan lama tidak memiliki hambatan lain, maka prosesnya akan cepat. Namun jika ada kendala lain, maka segera selesaikan.
2. Karyawan Menyiapkan Syarat Pindah Kepesertaan
Setelah itu, siapkan segala persyaratan mutasi yang dibutuhkan. Setiap tahapan atau cara mutasi BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan lama ke perusahaan baru akan sangat bergantung pada kelengkapan syarat yang ada.
Setidaknya ada empat syarat utama yang wajib dipersiapkan dan diserahkan. Ingin tahu syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mutasi? Jika ingin tahu jawabannya, maka simak uraian yang tertera sebagai berikut:
- Surat keterangan resign yang berasal dari perusahaan lama.
- Kartu keluarga sah yang didalamnya sudah tidak ada kesalahan apapun (salinan dan asli).
- Kartu BPJS asli yang lama dan salinannya.
- KTP pribadi, baik asli maupun salinannya.
Empat syarat tersebut wajib disediakan untuk proses mutasi BPJS Ketenagakerjaan. Jika salah satu dari empat syarat tersebut masih memiliki permasalahan, maka segera selesaikan agar tidak ada lagi hambatan yang mempengaruhi proses.
3. HRD Mengurus di BPJS
Setelah semua syarat di atas lengkap, maka karyawan harus segera menyerahkannya pada HRD di perusahaan baru. Kemudian proses mutasi akan menjadi tanggung jawab HRD yang bertugas di perusahaan baru tersebut.
Tentu HRD tidak bisa menyelesaikannya sendiri karena harus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, HRD bisa pergi ke kantor BPJS untuk mendaftarkan karyawan barunya tersebut.
Proses ini tidak akan lama asal segala syarat yang dibutuhkan sudah lengkap. Jika semua syaratnya lengkap, maka proses akan berjalan dengan baik sampai kepesertaannya diaktifkan lagi dengan keterangan perusahaan baru.
Waktu Aktifnya BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan Baru
Setelah mutasi selesai, maka karyawan baru harus tahu kapan layanan BPJS Ketenagakerjaan-nya aktif. Sebenarnya sejak prosesnya selesai sudah aktif, namun untuk penggunaannya di perusahaan baru akan mengikuti tanggal pembayaran iuran.
Biasanya perusahaan akan membayar iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan karyawannya di awal bulan. Jadi pada waktu inilah BPJS akan mulai aktif secara menyeluruh karena sudah melalui tahapan pembayaran oleh perusahaan baru.
Hal ini terjadi karena perusahaan tidak bisa membayar iuran untuk satu karyawan saja. Semua iuran karyawan akan dibayarkan secara bersamaan dalam satu waktu. Jadi untuk karyawan baru tidak akan mendapat layanan pembayaran iuran tersendiri.
Saat karyawan masuk ke perusahaan baru di pertengahan bulan, maka pembayaran iuran akan mengikuti di bulan depannya. Setelah pembayarannya dilakukan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pertanggungan sesuai fungsinya.
Aturan BPJS Ketenagakerjaan
Selain cara mutasi BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan lama ke perusahaan baru, akan dijelaskan juga tentang aturannya. Jadi karyawan juga harus tahu aturan yang diberikan pihak BPJS agar tidak salah paham dalam berbagai hal.
Aturan ini berkaitan dengan besaran iuran serta jumlah pertanggungannya. Dua aspek ini memiliki ketentuan yang jelas dan mutlak. Semua aturannya tidak akan berubah selama pihak BPJS tidak melakukan perubahan aturan.
Agar bisa dipahami dengan mudah, maka pada artikel ini akan dijelaskan secara menyeluruh tentang aturan-aturannya. Jika ingin tahu tentang penjelasan lengkapnya, maka simak susunan uraian yang ada sebagai berikut:
1. Besaran Iuran
Sesuai dengan aturan yang ada, iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 5% dari gaji yang diberikan perusahaan. Namun nilai 5% ini tidak hanya dibayarkan perusahaan atau pihak karyawannya saja.
Jadi untuk 1%-nya, akan dibayarkan oleh pihak karyawan. Nantinya pihak perusahaan akan memotong langsung dari gaji yang diberikan. Hal ini akan memudahkan karyawan dalam proses pembayarannya karena tidak harus memisahnya sendiri.
Sedangkan untuk 4% sisanya akan dibayarkan oleh perusahaan. Pembayaran 4% ini sudah menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi nilainya tidak akan dipotong dari gaji karena semua akan bersumber dari dana perusahaan.
Ketentuan jumlah iuran ini ditujukan untuk karyawan dengan upah maksimal 12 juta rupiah. Sedangkan untuk karyawan dengan upah lebih dari 12 juta rupiah, maka besarannya akan berbeda lagi dan akan lebih rumit.
2. Jumlah Pertanggungan
BPJS Ketenagakerjaan juga mengatur jumlah pertanggungan yang bisa menikmati layanannya. Sesuai dengan aturan yang ada, jumlah pertanggungan yang diperbolehkan adalah 5 orang. Jadi yang bisa memakai adalah karyawan tersebut, pasangan sah, dan 3 anak.
Untuk anak sendiri bisa anak kandung, anak tiri dari pernikahan sah, atau anak angkat sah. Namun ada beberapa aturan untuk anak yang bisa masuk ke dalam pertanggungan. Berikut beberapa syaratnya:
- Anak harus berusia di bawah 21 tahun/belum berusia 25 tahun jika saat itu sedang menempuh pendidikan formal.
- Anak belum pernah menikah dan belum punya penghasilan sendiri.
Lalu bagaimana jika ada anak keempat dan kelima? Perlu dipahami bahwa anak keempat dan seterusnya tidak bisa masuk ke pertanggungan BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Untuk mendapat layanannya, maka harus didaftarkan secara mandiri.
Semua cara mutasi BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan lama ke perusahaan baru tersebut bisa dijadikan pedoman. Sebagai karyawan yang pindah perusahaan, pastikan untuk menyiapkan semua halnya dengan baik.
Pahami juga semua informasi tambahan yang terkait dengan proses mutasi dan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Salah satunya adalah tentang waktu pengaktifan yang sudah dipaparkan pada uraian di atas.
Kemudian setiap aturan yang ada juga harus diperhatikan. Jangan sampai menyepelekan aturan yang ada dan tidak mempelajarinya. Jika demikian, maka pengguna BPJS Ketenagakerjaan akan kebingungan dengan pertanggungannya.
